Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Jalan Rusak (Studi Pasal 1365 KUHPerdata)
Article Metrics
Abstract view : 0 timesAbstract
The escalation of road infrastructure dysfunction in Indonesia represents a systemic failure that implicates public safety degradation and multidimensional losses for road users. This research aims to analyze the qualification of Tort (Perbuatan Melawan Hukum) by Regional Governments based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and examine the limitations of their liability within the framework of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport (UU LLAJ). Employing a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, the results indicate that the neglect of road maintenance is qualified as an administrative omission that satisfies the cumulative constitutive elements of a tort, including fault, damage, and a causal relationship characterized as conditio sine qua non. The legal accountability of Regional Governments is complementary, wherein the penal sanctions in Article 273 of the UU LLAJ synergize with civil restitution instruments to guarantee restorative justice. Although constrained by the principle of proportionality and the potential for force majeure defenses, this regulatory synchronization affirms that budgetary restrictions cannot negate the legal obligation of regional authorities to conduct risk mitigation and accelerative infrastructure rehabilitation. As a strategic solution, this study recommends the digitalization of road monitoring systems and the establishment of a Road Infrastructure Guarantee Fund to optimize legal certainty and the protection of subjective public rights to high-integrity public services.
References
Agnes Sawelet, Salmon Eliazer Marthen Nirahua and Vica Jillyan Edsti Saija (2022) “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak,” TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), pp. 281–292.
Agus Taufik Mulyono, P.A.S. (2013) “EVALUASI KENDALA DAN MASALAH IMPLEMENTASI UU 22/2009 TENTANG LLAJ TERHADAP CAPAIAN PENYELENGGARAAN JALAN NASIONAL,” Jurnal Transportasi, 13(2), pp. 145–154.
Aryandani, R. (2024) Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?, Hukum Online. Available at: https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/.
Giselle Suhendra (2023) Dapatkah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menggugat Ganti Rugi?, LBH “PENGAYOMAN.” Available at: https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/dapatkah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-menggugat-ganti-rugi/.
Hardiansyah, C.M.U. and Fitri, I.C. (2024) “Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik),” Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), p. 14. Available at: https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3014.
Hardicky, Ni., Hardianti, F. and Sahuritna, A. (2024) “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan LaluLintas yang di Akibatkan Jalan Rusak,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6)(6), pp. 2726–2734.
Indonesia (atau Pemerintah Republik Indonesia) (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesia.
ISKANDAR, T. (1992) “Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi,” Neliti.Com, p. 6. Available at: https://www.neliti.com/publications/150107/ganti-rugi-korban-kecelakaan-lalu-lintas-akibat-perbuatan-melanggar-hukum-pengem.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (no date). Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki (2010) Penelitian Hukum. Edited by Media Group. Jakarta.
Pratama, R.P., Turisno, B.E. and Widanarti, H. (2017) “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPALA DAERAH KOTA PEMANTANG SIANTAR ATAS KELALAIAN TIDAK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KECELAKAAN MENINGGAL DUNIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms),” DIPONEGORO LAW JOURNAL, 6(1), pp. 1–15.
Pratiwi, A.S., Aulia, I.S. and Amanda, T. (2024) “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR PEMERINTAHPUPR TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN JALAN DI CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA, 3(2), pp. 1–10.
Rakhmani, F. (2019) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AKIBAT KERUSAKAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 238 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Jurnal NESTOR Magister Hukum.
Rukmini, S. and Luhfitasari, R. (2020) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA LEGAL PROTECTION TOWARDS THE VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS DUE TO THE DAMAGE ROAD AND THE PROVINCIAL ROAD OF PENAJAM,” Lex Suprema, 2(1), pp. 168–185.
Rumate, K.G., Siar, L. and Mamahit, C.E.M. (2023) “PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN ATAS KERUSAKAN JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS,” Lex Privatum, 7(2), pp. 33–48. Available at: http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.
Septyningrum, S.M. and Fitriana, Z.M. (2025) “Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan PENDAHULUAN Negara berkembang seperti Indonesia sudah sepatutnya untuk memperhatikan infrastruktur yang ada . Infrastruktur tersebut digunakan untuk menunjang kemudahan dalam beraktivitas , khus,” Legal Spirit, 9(3), pp. 497–508.
Siregar, S.G. (2024) “TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN,” Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS,” VIII(1), pp. 313–331.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2000) Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Edited by U. Press. Jakarta.
Suparmi, N.M., Surata, I.G. and Mariadi, N.N. (2015) “Tuntuan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja),” Jurnal Hukum, 3(2), pp. 102–113.
