Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI
Keywords:
Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, Netralisasi ASN, Perspektif Hukum
Article Metrics
Abstract view : 879 timesAbstract
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan penerimaan anggota TNI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip reformasi birokrasi, khususnya terkait sistem merit dan netralitas birokrasi. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan TNI/Polri sebagai ASN tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka dan berbasis kompetensi berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan menimbulkan ketimpangan dalam sistem birokrasi. Selain itu, masuknya unsur militer ke dalam jabatan sipil dapat mengganggu netralitas ASN dan menciptakan konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif agar selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan menjamin profesionalisme ASN di Indonesia.
References
Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, Savina Niken M, ‘Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia’, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, 1.3 (2024), 144–52
Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, St. Nurjannah, ‘Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI Dan POLRI Menjadi Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara’, ALDEV: Alauddin Law Development Journal, 5.2 (2023), 455–68
Annisa Zahra Adrian, Christian Alam Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho Azaby, Siti Nurul Fadilah, ‘Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu’, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1.2 (2022), 1–25
Daud, Anwar, ‘Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI Dalam Kehidupan Sosial Politik Dan Perekonomian Indonesia’, ADABIYA, 20.1 (2018), 23–46
Deril Karinda, Donald A. Rumokoy, Marthin L. Lambonan, ‘Tinjauan Yuridis Pengangkatan TNI/ POLRI Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016’, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Privatum, 13.2 (2024), 12
Dr. Hadi Prabowo, M.M, Birokrasi & Pelayanan Publik, ed. by M. Si Irpan Setiawan, S. IP (Bandung: Bimedia Pustaka Utama, 2022)
Efriza, ‘Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi’, Jurnal Communitarian, 2.1 (2022), 15
Firman, ‘Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Lansung’, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, 3.2 (2017), 1–18
Gedeona, Hendrikus Triwibawanto, ‘Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?’, Jurnal Ilmu Administrasi, X.2 (2013), 14
Mahardika, Ahmad Gelora, ‘Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia’, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 11.2 (2022), 265–81
May Sendika, Aldri Frinaldi, Roberia, ‘Kontribusi Hukum Administrasi Negara Dan Prinsip Good Governance Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Yang Berkelanjutan’, 2024, 2.12 (2024), 716–19
Maysura, Neha Aswin, ‘Peran Sistem Merit Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara’, MENDAPO: Journal Of Administration Law, 6.1 (2025), 85–105
Melani Ema Gratsia, Supriyadi, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, Raditya Feda Rifandhana, ‘Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil’, Bhirawa Law Journal, 4.2 (2023), 16
Moh. Bagus, Amim Thobary, Afif Hidayatul Mahmudah, Faizah Maulidah, ‘Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/ POLRI’, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 1.1 (2022), 18
Panji Arya Pranata, M. Galang Asmara, Rusnan, ‘Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan Bkkbn Provinsi Nusa Tenggara Barat’, Jurnal Diskresi, 1.2 (2022), 8
Rahayu, Nanik Putri Sri, ‘Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik Di Indonesia Pada Masa Orde Baru’, 2020, 11
Sofuan, Tazkia Kamila, ‘Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru’, Kalpataru, 9.2 (2023), 162–70
Syamsul Hilal, Afrizal Hendra, Tri Legionosuko, Helda Risman, ‘Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI’, Jurnal Inovasi Penelitian, 2.10 (2022), 3540–50
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Yulia Rachmawati, Mulyono, Ani Maryani, ‘Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme Tni: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer’, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4.5 (2024), 5319–27
Ahmad Wahyudi, Andi Safriani, St. Nurjannah, ‘Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI Dan POLRI Menjadi Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara’, ALDEV: Alauddin Law Development Journal, 5.2 (2023), 455–68
Annisa Zahra Adrian, Christian Alam Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho Azaby, Siti Nurul Fadilah, ‘Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu’, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1.2 (2022), 1–25
Daud, Anwar, ‘Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI Dalam Kehidupan Sosial Politik Dan Perekonomian Indonesia’, ADABIYA, 20.1 (2018), 23–46
Deril Karinda, Donald A. Rumokoy, Marthin L. Lambonan, ‘Tinjauan Yuridis Pengangkatan TNI/ POLRI Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016’, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Privatum, 13.2 (2024), 12
Dr. Hadi Prabowo, M.M, Birokrasi & Pelayanan Publik, ed. by M. Si Irpan Setiawan, S. IP (Bandung: Bimedia Pustaka Utama, 2022)
Efriza, ‘Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi’, Jurnal Communitarian, 2.1 (2022), 15
Firman, ‘Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Lansung’, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, 3.2 (2017), 1–18
Gedeona, Hendrikus Triwibawanto, ‘Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?’, Jurnal Ilmu Administrasi, X.2 (2013), 14
Mahardika, Ahmad Gelora, ‘Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia’, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 11.2 (2022), 265–81
May Sendika, Aldri Frinaldi, Roberia, ‘Kontribusi Hukum Administrasi Negara Dan Prinsip Good Governance Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Yang Berkelanjutan’, 2024, 2.12 (2024), 716–19
Maysura, Neha Aswin, ‘Peran Sistem Merit Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara’, MENDAPO: Journal Of Administration Law, 6.1 (2025), 85–105
Melani Ema Gratsia, Supriyadi, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, Raditya Feda Rifandhana, ‘Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil’, Bhirawa Law Journal, 4.2 (2023), 16
Moh. Bagus, Amim Thobary, Afif Hidayatul Mahmudah, Faizah Maulidah, ‘Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/ POLRI’, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 1.1 (2022), 18
Panji Arya Pranata, M. Galang Asmara, Rusnan, ‘Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan Bkkbn Provinsi Nusa Tenggara Barat’, Jurnal Diskresi, 1.2 (2022), 8
Rahayu, Nanik Putri Sri, ‘Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik Di Indonesia Pada Masa Orde Baru’, 2020, 11
Sofuan, Tazkia Kamila, ‘Mengulik Sejarah Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru’, Kalpataru, 9.2 (2023), 162–70
Syamsul Hilal, Afrizal Hendra, Tri Legionosuko, Helda Risman, ‘Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI’, Jurnal Inovasi Penelitian, 2.10 (2022), 3540–50
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Yulia Rachmawati, Mulyono, Ani Maryani, ‘Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme Tni: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer’, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4.5 (2024), 5319–27
Published
2025-05-11
How to Cite
Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Martinus Alexander Simanjuntak, Ridho Kurniawan, Iskandar, & Desi Hafizah. (2025). Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI. Judge : Jurnal Hukum , 6(02), 1-11. https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1285
Section
Articles
