RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM AKIBAT PERIZINAN BERUSAHA ONLINE
Keywords:
Risiko, Izin, Perubahan Iklim
Article Metrics
Abstract view : 852 timesAbstract
Tujuan penelitian ini untuk menjawab implikasi perizinan berusaha OSS berbasis risiko. Proses perizinan berusaha OSS ini, membuka cela terjadinya pelanggaran dalam proses izin, bagi setiap kegiatan usaha pada dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja membawa perubahan pada penyederhanaan perizinan lingkungan dengan mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang berdampak pada kewenangan dan syarat Analisa mengenai dampak lingkungan dipersempitnya ruang partisipasi masyarakat sebagai upaya dalam perlindungan Lingkungan Hidup. Kewajiban amdal, bukan syarat bagi izin pertambangan yang mempunyai resiko terhadap lingkungan, secara tidak langsung akan percepatan perubahan iklim.
References
Aldrian, E., Pengkajian, B. and Teknologi, P. (2011) ‘Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia’. Available at: http://www.bmkg.go.id (Accessed: 19 June 2024).
Andrea Lidwina (2023) Provinsi dengan Jumlah Cadangan Batu Bara Terbesar, kata data box. Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Dani Amran Hakim (2016) ‘Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9(2), pp. 114–132.
Deni Bram, author (2013) ‘Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di Indonesia: sebuah kajian kepustakaan’. Available at: https://lib.ui.ac.id (Accessed: 19 June 2024).
Fadhilla, P.N. and Nazarudin, S. (2023) ‘Peranan Gasifikasi Batubara Menjadi Dimetil Eter (DME) dalam Bauran Energi Baru dan Kontribusinya pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia’, Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 4(2), pp. 83–96. Available at: https://doi.org/10.14710/JEBT.2023.17420.
IESR (2021) ‘Laporan Climate Transparency : Indonesia-Comparing G20 Climate’, pp. 1–20.
Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (no date).
Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (no date).
‘Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.’ (no date).
Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (no date).
Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Lihat Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Masrudi Muchtar, Abdul Khair and Noraida (2016) Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), . Yogyakarta: (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran).
MODI ESDM (2023) Realisasi Produksi & Penjualan Batubara, kata data. Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Muhaimin (2022) Metode Penelitian Hukum. mataram: mataram university press. Available at: https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum (Accessed: 14 June 2024).
Novika Perbina, Billy Jeremie S and Rueben FM Pasaribu (2022) ‘PERAN SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA DALAM PANDANGAN GREENPEANCE’, selodang mayang, 8(1), pp. 31–39.
Putra, A. (2020) ‘PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI’, Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.54629/JLI.V17I1.602.
Ratnasari, M.A. and Muiz, B. (2016) ‘Pabrik Dimethyl Ether (DME) Dari Gas Alam Dengan Proses Direct Contact’.
Republik Indonesia, S.N. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framewrok Convention On Climate Change.
Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga and Halifa Haqqi (2018) ‘Analisis Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement’, Jurnal Transformasi , 1(34).
Siti Kotijah (2022) Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Dalam Paradigma UU Cipta Kerja), . bantul: lingkar media.
Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (no date).
Andrea Lidwina (2023) Provinsi dengan Jumlah Cadangan Batu Bara Terbesar, kata data box. Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Dani Amran Hakim (2016) ‘Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9(2), pp. 114–132.
Deni Bram, author (2013) ‘Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di Indonesia: sebuah kajian kepustakaan’. Available at: https://lib.ui.ac.id (Accessed: 19 June 2024).
Fadhilla, P.N. and Nazarudin, S. (2023) ‘Peranan Gasifikasi Batubara Menjadi Dimetil Eter (DME) dalam Bauran Energi Baru dan Kontribusinya pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia’, Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 4(2), pp. 83–96. Available at: https://doi.org/10.14710/JEBT.2023.17420.
IESR (2021) ‘Laporan Climate Transparency : Indonesia-Comparing G20 Climate’, pp. 1–20.
Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (no date).
Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (no date).
‘Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.’ (no date).
Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (no date).
Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Lihat Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Masrudi Muchtar, Abdul Khair and Noraida (2016) Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), . Yogyakarta: (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran).
MODI ESDM (2023) Realisasi Produksi & Penjualan Batubara, kata data. Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Muhaimin (2022) Metode Penelitian Hukum. mataram: mataram university press. Available at: https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum (Accessed: 14 June 2024).
Novika Perbina, Billy Jeremie S and Rueben FM Pasaribu (2022) ‘PERAN SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN 13 SDGS DI INDONESIA DALAM PANDANGAN GREENPEANCE’, selodang mayang, 8(1), pp. 31–39.
Putra, A. (2020) ‘PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI’, Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.54629/JLI.V17I1.602.
Ratnasari, M.A. and Muiz, B. (2016) ‘Pabrik Dimethyl Ether (DME) Dari Gas Alam Dengan Proses Direct Contact’.
Republik Indonesia, S.N. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framewrok Convention On Climate Change.
Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga and Halifa Haqqi (2018) ‘Analisis Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement’, Jurnal Transformasi , 1(34).
Siti Kotijah (2022) Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Dalam Paradigma UU Cipta Kerja), . bantul: lingkar media.
Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (no date).
Published
2024-06-23
How to Cite
Sulung Nugroho, & Lathif, M. A. (2024). RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM AKIBAT PERIZINAN BERUSAHA ONLINE. Judge : Jurnal Hukum , 5(01), 32-44. https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.519
Section
Articles
