APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY BY THE POLICE IN HANDLING CRIMES
Article Metrics
Abstract view : 60 timesAbstract
This study examines the formal education requirements for Assistant Investigators in Government Regulation (GR) No. 58 of 2010 concerning Amendments to GR No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and formulates strategies for strengthening formal education to improve the quality of human resources (HR) in the Indonesian National Police's Criminal Investigation Unit. The background of this study stems from the strategic role of the Indonesian National Police in the criminal justice system and the increasing complexity of modern crimes that demand higher legal and technical competence. The research questions include: (1) how is formal education regulated for assistant investigators in PP 58/2010; and (2) what are the strategies for strengthening formal education to improve the quality of the Indonesian National Police's human resources. This study uses a normative legal research method with a descriptive-analytical nature, based on primary legal materials (1945 Constitution, Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002, PP 58/2010, related Perkap), secondary legal materials (books, journals, previous studies), and tertiary legal materials (dictionaries, encyclopaedias, regulation indexes), which were collected through literature studies and analysed qualitatively through a legislative, conceptual, and historical approach. The results of the study show that PP 58/2010 only emphasises technical education and training as well as work experience for assistant investigators without requiring a minimum formal education of a bachelor's degree, thus creating a competency gap compared to lead investigators and potentially reducing the quality and legitimacy of investigations. In the field, some work units have required a bachelor's degree and provided scholarships and distance learning programmes, but implementation has been uneven due to constraints in access, budget, and infrastructure. This study recommends regulatory reform by setting a minimum education standard of a bachelor's degree for assistant investigators, strengthening police education institutions (e.g. through police universities), expanding scholarships and online education, partnerships with universities, and a competency-based career development and certification system to strengthen the professionalism and accountability of the Indonesian National Police's human resources.
References
Armstrong, M. (2009). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice (11th Edition). London: Kogan Page Limited.
Arikunto, S. (2006). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Hiariej, Eddy O.S. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2020.
Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
Mulyana, D. (2021). Penguatan Pendidikan Profesionalisme Polri dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus dan Tantangan Pendidikan Formal. Jurnal Kepolisian dan Hukum, 12(2).
Muslim A Kasim (Universitas Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N.I. (Universitas G. (2024) ‘PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 6 No 2. Available at: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389.
Sadjijono (2006) Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (14th ed.). Bandung: Alfabeta.
Andreani, E. L. dan F. (2015). Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kopanitia.
Chairul Anam. (2018). Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SPN guna Menghadapi Tantangan Keamanan Global. 12 no 2. Retrieved from http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/24
Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014). Understanding Competencies and Competency Modeling — A Literature Survey. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 14–22. https://doi.org/10.9790/487x16111422
Fahmi, E. (2020). "Mewujudkan Polisi Profesional Melalui Pendidikan yang Terintegrasi." Jurnal Polisi dan Masyarakat.
Hidayat, R. (2021). "Peran Universitas Polisi dalam Pembentukan Penyidik Reserse Profesional." Jurnal Pendidikan Kepolisian.
Khan, B., Gunawan, I., & Susilawati, S. (2024). Peran Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota). Jurnal Hukum Al Hikmah, 5(3).
Kunter, M., Klusmann, U., & Richter, D. (2013). Professional Competence of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development. 105(3), 805–820. https://doi.org/10.1037/a0032583
Martin, R. H. (2014). An Alternative Approach to Preservice Police Training: Combining Training and Education Learning Outcomes. Community College Journal of Research and Practice, 38(11), 995–1007. https://doi.org/10.1080/10668926.2012.726939
Mayastinasari, V., Earlyanti, N. I., & Arnapi (2024). Transformasi pendidikan kepolisian melalui pengembangan STIK/Lemdiklat Polri menjadi universitas. Jurnal Ilmu Kepolisian.
Wibowo, D. (2020). "Peningkatan Kompetensi Penyidik Polri Melalui Pendidikan Formal dan Pelatihan Berkelanjutan." Jurnal Hukum dan Keadilan, 17(1).
Wibowo. (2015). Manajemen Kinerja (ke lima). Jakarta: PT Raja Grafindo.
Putri, Lestari Ayu. "Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Polri dalam Menghadapi Kejahatan Siber." Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 5, No. 2 (2022): 89–104.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Noor, Andreyan & Muhammad Nurcholis Alhadi. 2025. Urgensi dan Tantangan Upaya Paksa (Dwangmiddelen) dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Juristic, Vol. 5 No. 1. journal.universitasaudi.ac.id
Akbar, Rafly Maulana & Hudi Yusuf. 2025. Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian dan Praktik Peradilan. JIC Nusantara, Vol. 2 No. 5. JIC Nusantara
Manurung, Theresia Octaviani & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. 2022. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia. Kertha Desa, Universitas Udayana. OJS UNUD
Pasande, Alfred Nobel. 2021. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. Tadulako Master Law Journal, Vol. 5 No. 3. Semantic Scholar
(Anon). 2024. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi Pasca Perubahan UU ITE Tahun 2024. Jurnal IURIS. jurnal.bundamediagrup.co.id
Afriani, A. 2023. Analisis Yuridis Alat Bukti Digital dalam Tindak Pidana Siber. (Karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, dikutip dalam JIC Nusantara 2025). JIC Nusantara
Arifin, M. 2023. Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik di Era Digital. Jurnal Demokrasi dan Hukum, Vol. 4 No. 2. JIC Nusantara
(Anon). 2024. Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana. Jurnal Syntax Literate. Syntax Literate
(Anon). 2025. Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana. Jurnal ARL (Ridwan Institute). Ridwan Institute
Elvi. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Informan pada Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Studi pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 4 No. 3. Swarajustisia
Winata, Moch Bagus Putra; Faisol; Hisbul Luthfi Ashsyarofi. 2022–2023. Perlindungan Hukum terhadap Informan Kepolisian yang Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba Studi Kasus di Polresta Malang. Jurnal Dinamika Hukum FH Unisma. Universitas Islam Malang
Junus, Irabiah. 2022. Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy di Polres Kolaka Utara. Jurnal Yustisia. yustisia.unmermadiun.ac.id
Fahrezi, Fahmi Rizky & Selamat Lumban Gaol. 2024. Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi. jurnal.dokterlaw.com
Maharani, Asari Suci & Supardi. 2025. Reinforcing the Legal Basis of Undercover Buy as an Investigative Technique in Narcotics Crimes. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 14 No. 1. Jurnal Ar-Raniry
(Anon). 2024. Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Polres Nias Selatan. Jurnal Education and Development (atau serupa). journal.ipts.ac.id
Noor, Andreyan. 2025. Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kertha Semaya, Universitas Udayana. OJS UNUD
Laka, Iskandar. 2022–2023. Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Proses Penyidikan. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum. ejurnal.yossoedarso.ac.id
