TAHAPAN PEMERIKSAAN DI PTUN : ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA TEORI HUKUM ACARA DAN PRAKTIK DI LAPANGAN

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tahapan pemeriksaan secara sistematis guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang terintegrasi untuk menghubungkan analisis yuridis dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara teori dan praktik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, ambiguitas norma hukum, tekanan sosial-politik, serta lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai sengketa lahan, seperti pada kasus SMAN 1 Bandung, yang mencerminkan lemahnya penerapan hukum acara secara ideal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kredibilitas lembaga PTUN di mata publik.