PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA MEDAN
Article Metrics
Abstract view : 118 timesAbstract
This study examines the function of investigators from the National Narcotics Agency of North Sumatra Province (BNNP) in combating illicit narcotics trafficking in Medan City, a role mandated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The research concentrates on the operational execution of investigations, inter-agency coordination with other law enforcement bodies, and eradication activities achieved through public cooperation. The analysis indicates that BNNP investigators act as a pivotal entity, integrating technology-based intelligence with community participation to dismantle narcotics syndicates. Nevertheless, the overall efficacy of these investigations is impeded by both internal and external constraints. Consequently, the researcher recommends strengthening investigator capacity via intelligence training, allocating greater resources, and implementing systematic community empowerment programs to enhance public reporting and involvement. Executing these recommendations is expected to elevate the investigation success ratio and the effectiveness of counter-narcotics efforts in Medan City.
References
Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kejahatan narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 286-290.
Bhakti, I. S. G. (2025). Penerapan Prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktek, dan Transformasi, 71.
Gultom, RMB, Nadeak, UR, & Damopolii, DS (2024). Keterbukaan Jaringan Sindikat Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi oleh BNN dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. VERITAS, 10(2), 120-135.
Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Narkoba di Indonesia. Jurnal Hukum Kedaulatan, 1(1), 201-210.
Lubis, MR, & Mahzaniar, SDN (2020, November). Faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam pemberantasan dan pengendalian tindak pidana narkotika. Dalam Prosiding Seminar Nasional tentang Hasil Penelitian (Vol. 3, No. 1, hlm. 287-295).
Lumeno, S. (2023). PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH SATGAS NARKOTIKA POLISI PARIGI MOUTONG UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA. Jurnal Ilmu Hukum Justitia, 2(2), 80-91.
Manalu, MP, & Simanjuntak, NR (2025). Efektivitas Penyidik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. JURNAL HUKUM DAN BANGSA, 4(2), 287-297.
Raja Gukguk dan Jaya, "Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional". Lubis, MR, & Mahzaniar, SDN (2020, November). Faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam pemberantasan dan pengendalian tindak pidana narkotika. Dalam Prosiding Seminar Nasional tentang Hasil Penelitian (Vol. 3, No. 1, hlm. 287-295).
Ristanti, Y., & Nirmala, AZ (2025). Indonesia PERSPEKTIF PERDAGANGAN NARKOTIKA ILEGAL TIGA PILAR MINIMALISASI. Jurnal Risalah Notaris, 6(1), 118-141.
Silalahi, SMT, Syahrin, A., Ekaputra, M., & Sutiarnoto, S. (2024). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Lokus Tinjauan Literatur Akademik, 3(3), 283-296.
T. Fitrianto, A., & Santoso, 'Faktor-faktor Penyebab Peningkatan Kejahatan Narkotika di Kota Indonesia', Jurnal Kriminologi Indonesia, hlm.45-62
Sahrul Ibnu Ibrahim, dkk. (2024), Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Pelaku Penggunaan Surat Palsu Dalam Pengurusan Harta Pailit, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(5)
Simalango Duarjon, dkk. (2023), Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst), Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3)
BNN Public Relations Pengertian Obat dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan https://bnn.go.id/pengertian obat-dan-bahaya-obat-untuk-kesehatan/ Diakses pada 22 Januari 2025, pukul 14:12 WIB
https://bnn.go.id/bnn-unodc-satukan-pandangan-aparat-penegak-hukum-dalam/?utm
https://sumut.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/?utm_source
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Intelijen.
