PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH DIPLOMAT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI MUMBAI)

Abstract

Hubungan antarnegara yang semakin kompleks, karena hal itu diplomasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional. Namun, kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika ada potensi penyalahgunaan. Kasus diplomat Afghanistan, Zakia Wardak, yang terlibat dalam penyelundupan emas di Mumbai pada  tahun 2024, meskipun Wardak memiliki kekebalan diplomatik, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi negara penerima (India) dan negara pengirim (Afghanistan). Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, termasuk Konvensi Wina 1961. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, India berhak memeriksa barang bawaan diplomat, tetapi tidak dapat menahan atau menuntutnya kecuali Afghanistan mencabut kekebalan tersebut Kekebalan diplomatik yang diberikan untuk melindungi tugas diplomatik tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyalahgunaan hak tersebut. Meskipun India tidak dapat menuntut Zakia Wardak karena kekebalan diplomatiknya, Afghanistan tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekebalan tersebut. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika Afghanistan mencabut kekebalan diplomatnya kemudian baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.